Direktur LKiP Kritisi Anggaran Pendidikan

111
Asroni Paslah, Direktur Lembaga Kajian Pendidikan (LKiP)

potretpendidikan.com – Direktur Lembaga Kajian Pendidikan (LKiP) Asroni Paslah mengkritisi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2020 yang menyentuh angka Rp 505,8 triliun. Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang katanya sesuai amanat Konstitusi itu sudah terlaksana sejak pemerintahan SBY.

“Pada Tahun Anggaran 2009 pemerintah mengalokasikan Rp. 224 triliun. Kini pada RAPBN Tahun 2020 nilainya Rp. 505,8 triliun atau naik 127 persen. Akan tetapi ada beberapa hal yang kami anggap kurang cocok dalam memenuhi angka 20 persen anggaran pendidikan,” kata Asroni saat ditemui di kediamannya, Rabu (21/8).

Pertama, angka-angka anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) yang menyebutkan bahwa dana pendidikan 20 persen dari APBN adalah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

“Hingga saat ini anggaran dana pendidikan yang dimaksud pemerintah masih memasukkan gaji pendidik serta pendidikan kedinasan,” tuturnya.

Kedua, efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dipertanyakan mengingat Kemendikbud selama ini hanya mengelola 10 persen dari anggaran pendidikan (2% dari APBN) dan sisanya tersebar di kementerian lain serta transfer ke daerah.

Kita ambil contoh, dalam APBN Tahun 2018, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp. 440,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah hanya mengelola Rp. 40 triliun (9,1%), lebih kecil dibanding Kementerian Agama (Rp. 52,7 triliun) dan Kemristekdikti (Rp. 40,4 triliun).

“Apakah kenaikan anggaran pendidikan tersebut bakal mampu mewujudkan target pemerintah yakni menciptakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan? Atau apakah sebaliknya kinerja bidang pendidikan berjalan di ditempat alias tidak ada perubahan signifikan?,” ujarnya.

Menurut Asroni, tidak ada gunanya kenaikan dalam angka-angka jika tak digunakan efektif untuk pendidikan. Pemerintah selama ini terlalu banyak bermain-main dengan angka-angka, tidak sepenuhnya serius mengurusi pendidikan.

“Kalau boleh disebut, pemerintah hanya mengelabui masyarakat dan tentu saja mengelabui diri sendiri. Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika masih ada guru digaji Rp. 100 ribuĀ  per bulan?,” kritik Asroni.

“Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika guru-guru didominasi guru honorer yang pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika fasilitas pendidikan hanya seadanya? Apa gunanya juga, bila anggaran pendidikan besar jika gedung-gedung sekolah tak maksimal dibenahi?, Apa gunanya anggaran pendidikan besar jika bahan ajar dan alat peraga pendidikan saja tak bisa dibenahi, ” sambungnya.

“Maka akan lebih baik pemerintah berhentilah berbohong dan bergaya seolah-olah berpihak pada pendidikan tapi dananya disebar ke mana-mana,” ucapnya.

Asroni menegaskan, masalah utama pendidikan kita pada pendidikan dasar. Namun, di sanalah kerusakan paling parah, guru honorer paling banyak, alat peraga pendidikan dan fasilitas pendidikan seadanya. Pendidikan menengah (SMA, SMK, MA) dan Pendidikan Tinggi akan lebih mudah dibenahi jika pendidikan dasar kita baik.

Menurut kajian LKiP hal paling utama dan paling serius dibenahi adalah pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Tenaga pendidiknya harus guru-guru terbaik dengan pendapatan yang cukup.

Fasilitasnya harus fasilitas terbaik dan kurikulumnya mesti diubah lebih fokus pada pengusaan ilmu-ilmu kebutuhan dasar seperti matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan pendidikan karakter.

“Anggaran pendidikan harusnya fokus ke pendidikan, cukuplah anggaran disalurkan ke Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan Kemenag saja dari angka 20 persen tersebut,” tutupnya. (RF/potret)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here