Jalankan Amanat UU Sisnas IPTEK Pemerintah Akan Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional

50
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. H. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D. (Dok. ristekdikti)

POTRETPENDIDIKAN.COM – Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang telah disahkan DPR Juli 2019 mengamanatkan pembentukan badan riset nasional setingkat kementerian dan dipimpin pejabat setingkat menteri. Akan mengintegrasikan unit-unit riset yang ada di berbagai lembaga dan kementerian.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, mengatakan bahwa nama resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut dan pimpinannya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.

“Di bawah satu badan, maka riset-riset nasional akan semakin fokus dan terarah. Hasilnya akan berdampak sangat positif terhadap kemajuan dunia penelitian di Indonesia,” tutur Nasir di sela Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Denpasar, Bali, Selasa (27/8).

Undang undang tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang disusun sejak tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek kemudian diajukan ke DPR pada tahun 2017. UU Sisnas Iptek bukan hanya mengatur tentang peneliti seperti UU yang lama, tapi juga mengatur tentang perekayasa.

Nasir menambahkan, nanti dampak dengan berlakunya UU ini pemerintah tidak hanya bertugas memajukan penelitian, tapi juga gabungan antara penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap).Tujuannya tentu untuk menghasilkan invensi dan inovasi, serta  ada integrasi antara peneliti dan perekayasa.

Seperti yang kita ketahui, UU Sisnas Iptek mengandung sejumlah ketentuan baru seperti rencana induk pemajuan riset nasional akan menjadi acuan penyusunan RPJPN dan RPJMN. Usia pensiun peneliti ahli utama menjadi 70 tahun dan peneliti ahli madya menjadi 65 tahun.

Pembentukan komisi etik untuk menegakkan kode etik Litbangjirap Iptek. Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional. Insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap.

UU ini juga mengatur kerja sama penelitian dengan pihak asing. Para peneliti asing wajib lapor untuk mendapat izin meneliti di Indonesia dan harus melibatkan peneliti Indonesia. Material riset tidak boleh sembarangan dibawa keluar negeri sebab semua kekayaan Indonesia harus dilindungi. UU Sisnas Iptek dilengkapi sejumlah sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggarnya.

(MRH/PP)

Sumber : sindonews.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here