Komisi V DPRD Provinsi Lampung Mendesak SMKN Unggul Terpadu di Evaluasi

80
SMK Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung

potretpendidikan.com – Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Unggul Terpadu milik Provinsi Lampung yang berada di Jl. Sulusuban, Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah yang dibangun tahun 2011 era kepemimpinan gubernur Sjachroedin ZP dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan. Idealisme didirikannya dinilai masih jauh dari terwujud. Banyak pihak mendesak SMK ini segera di evaluasi menyeluruh.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Hj. Elly Wahyuni, SE., MM. meminta agar SMK Unggulan Sulusuban untuk secepatnya di evaluasi, karena tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan, sementara sarana dan prasarana, ruang kelas, laboratorium, dan asrama sudah lebih dari cukup” imbuhnya saat ditemui diruangan Komisi V, Kamis (8/8).

Dia menambahkan, Awal didirikannya SMK ini diarahkan pada bidang keahlian bioenergi atau energi terbarukan. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung waktu itu bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendirikan sekolah vokasi atau skill based jurusan bioenergi yang pertama di Indonesia. Adapun siswanya diambil siswa pilihan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

Diprioritaskan jurusan bioenergi ini cukup mempunyai alasan. Krisis energi yang membutuhkan penyelesaian berupa difersifikasi sumber energi menjadi isu global yang populer saat ini. Sumber bioenergi menjadi penting untuk dikembangkan, dimana Provinsi Lampung mempunyai potensi ini.

Permasalahnya adalah bukan hanya sekadar membangun atau mendirikan sekolah, tapi bagaimana proses pembelajarannya?, penyiapan pendidiknya bagaimana?, kalaupun siswanya praktek ya kemana? output atau lulusannya disalurkan kemana?, sekarang ini bagaimana tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung?” papar Politis Gerindra ini.

Dia menambahkan, Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar dan Menengah Dirjen Dikdasmen, jumlah murid SMK Negeri Unggul Terpadu 232 orang, dengan jumlah guru 20 orang, yang berstatus PNS hanya 3 orang, selebihnya 17 orang berstatus honorer.

Kondisi seperti ini nampak dinas pendidikan Provinsi Lampung tidak perduli dengan nasib SMK ini, jelas-jelas mereka punya kewenangan untuk mendistribusikan guru PNS kemanapun mereka suka, mengapa sekolah Unggul hanya punya 3 guru PNS dan itupun termasuk kepala sekolahnya. Jangan pernah main-main menangani persoalan ini, kita semua tahu SMK ini mendapatkan anggaran cukup besar 3 miliar lebih setiap tahun, jadi jangan sampai terbuang sia-sia, sementara output sekolahnya tidak jelas” Ujarnya. (AP)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here