KPAI Terima 23 Laporan Kecurangan PPDB Zonasi

40
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, M.Si. (foto: istimewa)

POTRETPENDIDIKAN.COM – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti sejumlah masalah yang muncul selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019. Komisioner KPAI, Retno Listyarti, M.Si. mendorong pihak inspektorat agar segera memeriksa pengaduan-pengaduan yang telah masuk.

Ia mengatakan,  KPAI menerima sebanyak 23 laporan dugaan kecurangan. Dugaan kecurangan yang dimaksud berkaitan dengan pungutan liar dan membayar sejumlah uang untuk pindah domisili.

Retno menambahkan, ada laporan pindah domisili agar anak bisa sekolah di tempat yang diinginkan. Laporan tersebut mengatakan untuk dapat pindah domisili, perlu membayar Rp 8 juta hingga Rp 20 juta. Ia mengatakan sudah membuat laporan tersebut dan berharap agar pemerintah daerah menanggapinya.

“Untuk masalah pindahan domisili dan kartu keluarga (KK) perlu dipikirkan solusinya dan seharusnya fleksibel juga. Karena ada keluarga yang memang benar-benar pindah dan kebetulan belum satu tahun kepindahannya,” kata Retno, Kamis (5/9).

Selain masalah pungli dan pindah domisili palsu, masalah lain adalah tidak meratanya jumlah sekolah. Terkait akan hal ini Retno mengatakan harus segera mungkin untuk dibangun sekolah-sekolah di lokasi yang kekurangan jumlah sekolah.

Retno berharap pembangunan sekolah,  sebaiknya tidak dilakukan oleh Kemendikbud. Akan tetapi Kemen-PUPR dan Kemenkeu harus bekerja sama untuk membangun sekolah yang baik dan memadai.

Selain hal tersebut, KPAI juga menyoroti banyaknya daerah yang masih menggunakan nilai ujian nasional di dalam PPDB zonasi. KPAI mendorong Kemendikbud berkomunikasi dengan pemerintah provinsi agar dapat melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi murni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here