LKiP Menilai Perjuangan Pengangkatan Guru Honorer Terkesan Tidak Realistis

73
Aksi Guru Honorer Meminta Diangkat Jadi PNS (Doc. tirto.id)

Potretpendidikan.com, Bandar Lampung – Lembaga Kajian Pendidikan (LKiP) menilai perjuangan untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia tidak realistis.  Bahkan LKiP menilai perjuangan untuk guru honorer tersebut lebih banyak bersifat politis.

Direktur Eksekutif LKiP, Asroni Paslah mengkalkulasi, ada beberapa hal yang tidak mungkin diwujudkan dengan mengangkat seluruh honorer di Indonesia.  Sejumlah pihak ada yang menempuh perjuangan dengan meminta kemudahan bagi guru honorer untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.

Namun menurut Asroni, hal tersebut justru akan memunculkan persoalan baru, karena khawatir pengangkatan guru akan dieksekusi secara serampangan.

“Karena itu LKiP meminta pemerintah untuk melakukan seleksi sebagaimana mestinya terhadap tenaga honorer untuk direkrut menjadi PPPK dan PNS. Tanpa seleksi yang ketat, justru hanya akan menimbulkan masalah baru yaitu rendahnya kualitas guru Indonesia,” kata Asroni dalam rilisnya, Bandar Lampung, Kamis 6 Februari 2020.

Selain itu, jumlah honorer yang begitu besar baik dari kalangan guru maupun non-guru mengakibatkan Kementerian Keuangan akan kesulitan mengakomodir penggajian seluruh honorer. Terlebih Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan rasa pesimisnya terhadap beberapa janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Artinya keuangan negara kita sangat terbatas sesungguhnya,” ujar Asroni.

Menurutnya, tenaga honorer yang direkrut selama ini mayoritas bukan berbasis rekrutmen guru. Asroni menyebutnya sebagai jalur “orang dalam”.

“Misalnya jalur keluarga,  jalur Tim Sukses, atau jalur pertemanan. Yang kemungkinan besar mereka yang dalam posisi honorer ini hanya dalam lingkaran-lingkaran tertentu dan tidak melibatkan potensi-potensi besar hasil pendidikan Indonesia,” lanjut Asroni.

Oleh karena itu, pihaknya akan meminta pemerintah lebih fokus pada upaya menghadirkan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat dan lebih berkualitas.  Sehingga dapat diandalkan untuk menciptakan masa depan anak-anak didik yang lebih baik.

“Karena itu rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus betul-betul selektif dengan mempertimbangkan dua hal,” ujarnya.

Untuk itu, dia menilai, harus ada pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada umumnya. Lalu dibutuhkan juga pembobotan penghargaan terhadap pengabdian.

“Dimana Kami mengusulkan setiap satu tahun Pengabdian diberikan penghargaan 1 persen dari total pembobotan,” katanya.

Lebih lanjut, LKiP tidak mau bermain-main secara politis, hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer.  Pihaknya mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan semua honorer, meskipun dengan kualitas yang tidak cukup untuk diangkat menjadi guru. (PR /PP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here