Mendikbud Usulkan Guru Honorer K2 Digaji Dengan DAU

101

potretpendidikan.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof.Dr. Muhadjir Effendy mengusulkan agar guru honorer yang belum berhasil menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk bisa digaji sesuai dengan upah minimum regional (UMR) melalui dana alokasi umum (DAU).

“Saya sudah usulkan ke Menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menyelesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini,” kata Menteri Muhadjir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah yang digawangi Media Indonesia dan Kemendikbud, Selasa (13/8).

Muhadjir mengungkapkan, dalam penyelesaian masalah guru honorer K2, pemerintah sudah menyiapkan dua skema.

Pertama, lewat rekrutmen CPNS bagi honorer K2 yang memenuhi syarat PP Manajemen PNS. Kedua, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang diperuntukkan bagi guru honorer K2 berusia di atas 35 tahun.

Pada seleksi PPPK tahap I, kuota yang disiapkan pemerintah 75.000. namun dari 90.000 guru honorer yang mengikuti seleksi, yang lulus hanya sekitar 34.000 guru.

“Saya ditanya Bu Menkeu, apa mau anak bapak diajari guru yang tidak lulus tes. Karena memang untuk tes PPPK ini lebih mudah. Saya hanya bilang, terus memperjuangkan mereka karena guru honorer K2 ini sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Memang sangat dilematis tapi harus diselesaikan,” tuturnya.

Dengan adanya usulan peningkatan gaji guru honorer tersebut, dia berharap para guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Jika dibandingkan saat ini, yang mana gajinya jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Nantinya, gaji guru honorer K2 ini masuk dalam APBD (DAU dari APBN) sehingga pemda yang bertanggung jawab penuh.

“Saya Usulkan dananya dari DAU tapi Pemda yang mengatur karena mereka berurusan langsung dengan guru honorer K2,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here