OPINI | Menguatkan Pendidikan Dari Hulu

45

potretpendidikan.com – Fokus pembangunan manusia tidak dapat lepas dari peran guru. Pendidikan formal dengan total 45.379.879 siswa (Dapodikbud, 2018) dengan jumlah total guru sebanyak 3,017 juta merupakan megaproyek pemerintah dalam mengoptimalkan fokus pembangunan SDM dalam RPJMN 2020-2024.

Kualitas guru selama ini diukur dengan kualifikasi dan sertifikasi, namun persoalan muncul ketika yang berkualitas lebih banyak berada di sekolah dan daerah yang cukup maju. Secara faktual, “sekolah negeri” dan “daerah kota” selalu mendapat akses dan guru yang lebih baik kualitasnya dibanding “sekolah swasta” dan “daerah pinggiran/pedalaman”. Jika keuangan “sekolah negeri” ditopang oleh pemerintah, dan “sekolah swasta” yang berada di kabupaten/kota terdapat dua jenis, yakni 1) “sekolah swasta” dengan iuran fantastis, sekolah negeripun tidak akan mampu menyaingi fasilitas dengan guru terbaik yang berpenghasilan besar, 2) “sekolah swasta” murah, dengan fasilitas dan guru alakadarnya, “yang penting ada guru”.

Analisa sederhana, jumlah penduduk yang semakin banyak dan adanya bonus demografi, maka diperlukan strategi dengan pembiayaan yang efisien agar semua siswa baik di daerah kota maupun terpencil sekalipun sama-sama mendapat guru yang paling baik. Jika memperhatikan sistem penempatan guru di Jepang, maka guru yang paling kuat (terbaik) ditempatkan di sekolah yang amat membutuhkan guru tersebut, terkhusus untuk siswa yang kurang beruntung (atlantic.com, liputan Alana Samuels: 2017).

Begitu banyak sumbatan, irisan, dan anomali antar kebijakan yang sering kali membuat sang pembangun manusia bernama guru tersebut sukar memainkan peran vital, karena dirinya sendiri perlu terus dibina, dikembangkan dan beradaptasi dengan teknologi digital yang akrab dengan generasi saat ini.

Persebaran LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang tidak merata disinyalir menjadi biang masalah. Belum lagi, data akreditasi menunjukkan bahwa dari 422 LPTK (BAN PT, 2019) diketahui bahwa hanya 8 % LPTK berakreditasi A (Unggul), 41 % LPTK berakreditasi B (Baik Sekali), 51 % LPTK berakreditasi C, dan belum terakreditasi. Sebaik apa guru terdidik dalam mengajar, maka jika di hulu tempat guru diproduksi masih didominasi oleh LPTK dengan kualitas rendah.

Kalkulasi yang tidak efektif dengan menjadikan guru adaptif/normatif menjadi produktif melalui program keahlian ganda telah menyisakan masalah dan menghadirkan variabel masalah baru, yang perlu inisiasi baru (jika tidak mau disebut ketergesaan), ketika 1) guru yang mengikuti keahlian ganda tidak memiliki guru pengganti, 2) guru yang sudah mengikuti ternyata tidak seperti apa yang diharapkan sekolah, 3) guru adaptif/normatif, selamanya tidak akan pernah bisa menjadi guru produktif, karena guru tersebut diajar memang tidak dalam kapasitas menjadi guru produktif sewaktu kuliah.

Profesi guru, di pihak lain, menghadirkan diskursus pada anggapan bahwa LPTK tidak cukup berarti dan mampu menopang ketersediaan guru, sehingga PPG boleh diikuti oleh guru yang tidak berijazah pendidikan. Di sini, masalah baru muncul, bahwa profesi guru merupakan lahan terbuka bagi semua profesi. Sarjana hukum pun dapat mengajar, dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang terkait, meskipun irisannya kecil. Sebagaimana profesi dokter, sehebat apapun sarjana ekonomi, tidak akan mampu menjadi dokter yang dididik dan dilatih menghadapi pasien (utuh). Seharusnya begitupula dengan guru sebagai profesi yang tidak sembarang orang dapat legitimasi sebagai “guru”.

Kemendikbud sepertinya terburu-buru dan ingin main sendirian di lapangan yang berat sebelah. Semenjak LPTK menjadi peran dari Kemenristekdikti, LPTK seperti tidak memiliki arah mempersiapkan guru sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun profesionalitasnya. Karena tingkat kebutuhan tiap jenjang berbeda, maka seharusnya, filosofi manajemen yang dikedepankan sudah harus memberikan peran daerah yang lebih signifikan. Namun sering kali kebutuhan guru tidak ditopang dengan ketersediaan 1) LPTK terlalu jauh dari tempat mengajar guru, 2) prodi LPTK yang tidak linier dengan mata pelajaran yang diajar, 3) biaya kuliah yang tidak sebanding dengan penghasilan guru, karena notabene, mereka guru yang dianggap belum terbina ini, adalah guru honorer yang memang mengabdi dengan penghasilan ala kadarnya, kecuali di daerah tertentu, mungkin sudah sesuai dengan UMR.

Data Guru yang Memudar

Pembinaan guru masih sebatas angka nasional, jikapun dipublish dalam PDSPK (Pusat Data Statistik Pendidikan dan Agama), provinsi, kabupaten dan kota jarang mengkaji hasil publikasi data SD, SMP, SMA, dan SMK tersebut, dalam kaitan dengan jumlah arus siswa dan jumlah lulusan di jenjang pendidikan menengah yang terkoneksi pada ketersediaan jumlah pekerjaan dan perguruan tinggi, bagi yang ingin melanjutkan.

Rentannya data hanya menjadi angka, sepertinya akan terus berlanjut, tanpa respon yang cukup kuat untuk menghadirkan perubahan signifikan pada meningkatnya mutu pendidikan. Pemudaran tersebut adalah hasil konsekuensi dari ketidakajegan instrumen data verifikasi dan validasi. Kemendikbud melalui Dapodik, maupun Kemenristekdikti apakah benar-benar sudah sejalan soal visi, berapa guru yang terbina dan profesional yang dapat dihasilkan per tahun dan dimanakah mereka akan ditempatkan.

Dari jumlah 450 LPTK dari 4550 perguruan tinggi, berarti sekitar 10 persenan perguruan tinggi berwajah LPTK. Saat ini ada lebih dari 450 LPTK, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 1.5 juta. Jika jumlah mahasiswa 1.5 juta, maka diperkirakan lulusan sarjana kependidikan sekitar 300.000 orang per tahun. Sementara kebutuhan guru hanya sekitar 40.000 orang per tahun. Problem muncul, bukan karena kekurangan guru, tetapi 1) guru yang sudah mengajar dan belum berkualifikasi inilah yang sebenarnya perlu penangangan serius, 2) sejumlah lulusan tadi memang tidak dirancang sejak awal menjadi calon guru di daerah kabupaten/kota tertentu, 3) memang guru tadi tidak berniat menjadi guru sehingga hanya karena profesi guru begitu mudahnya dimasuki siapa saja. Kontrak calon guru sejak mahasiswa seharusnya sudah dikedepankan.

Dengan mekanisme seperti ini, profesi guru harus merupakan profesi “berlian”, digaji paling mahal karena menciptakan sumber daya manusia, yang menyeimbangkan peran antara dimensi pendidikan yang mengarah pada karakter dan pengajaran yang mengarah pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sistem kontrak sejak awal, calon guru ini akan fokus, bagaimana belajar menjadi guru, dan dengan pemagangan minimal 3 tahun, baru resmi diangkat menjadi guru, entah melalui jalur CPNS maupun P3K.

Lulusan terbaik non pendidikan mungkin jago mengajar tentang mata pelajaran tertentu, namun tanpa pedagogi, ibarat singa dalam sirkus, siswa lebih terlatih, tetapi terdidik, belum tentu. Mau apa dan kemana bangsa ini, jika esensi pengajaran lebih didahulukan dari pendidikan. Dengan menggunakan filosofi moralitas tersebut, sudah seharusnya calon guru yang mengikuti PPG harus berasal dari lulusan LPTK. Karena kita tidak sedang mengajar binatang, untuk menjadi bintang sirkus dan menunggu tepuk tangan, namun mengajar manusia, bagaimana menjadi bintang yang tidak lupa untuk membagi rasa dan pesan-pesan kebaikan dan kemanfaatan yang membumi untuk sekitarnya.

Berbenah dari Hulu

Sebuah kebijakan semestinya tidak bertentangan satu sama lain, yang pada akhirnya mengorbankan guru. Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan guru pendidikan menengah diurus provinsi telah menghasilkan pengklasteran yang masih politis dan segregasi peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Misalkan, ada guru yang berprestasi dimutasi ke kabupaten/kota, ada juga guru yang pindah karena sebelumnya lebih baik penghasilannya, dan beberapa contoh lainnya.

Perbaikan mutu, yang menjadi fokus dari UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, yang awalnya memberi fokus pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota untuk saling berbagi kewenangan dan bekerjasama, justru saling mengingkari peran satu sama lain. Fokus kewenangan seharusnya bukan pada jenjang, namun pada urusan. Jika berpatokan pada jenjang, maka seolah guru SMA/SMK milik provinsi, dan guru SD/SMP miliki kab/kota.

Pengkotakan ini telah membuat ketidakstabilan dan makin membuat posisi guru menjadi galau, karena gaji yang berbeda atau tarik-menarik yang berbau politis. Jika UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dipergunakan dengan pemerintah provinsi fokus pada pengendalian dan pengawasan mutu dan jumlah kebutuhan guru, sementara pemerintah kabupaten/kota fokus pada urusan pembinaan guru, ataupun peran sebaliknya, posisi guru tidak akan carut marut seperti sekarang ini.
Banyaknya aturan dalam dunia pendidikan, bukankah seharusnya mengatur dimensi kualitas pendidikan yang melahirkan calon-calon guru maupun guru terbaik untuk mendidik dan mengajar generasi bangsa. Jika guru yang mengajar saja masih masih perlu dibina dan belum selesai, entah karena proses linieritas yang belum ajeg atau guru honorer yang belum menyelesaikan S1-nya, maka setidaknya Balitbang Kemdikbud perlu mengevaluasi apakah aturan-aturan hukum di bidang pendidikan sudah sesuai pada tempatnya? Sementara khusus LPTK kembali menjadi Direktorat tersendiri di bawah Kemdikbud, sehingga Kemdikbud dapat lebih leluasa merancang kebutuhan dan ketersediaan disertai mempersiapkan rancangan pembelajaran dan strategi kebijakan redistribusi calon guru di kabupaten/kota.

Sistem yang efisien, akan melahirkan prosedur kerja yang efektif. Jangan mempersulit guru dengan aturan administrasi yang rumit, namun pemerintah harus mulai memperhatikan hulu, yakni bagaimana guru tersebut diproduksi dan diciptakan. Dampak lain yang tercipta dengan memperhatikan fondasi sistem pendidikan guru, yakni pengendalian sosial yang tidak memakan anggaran pemerintah terlalu besar.

Fungsi pendidikan menurut Durkheim berguna untuk memperkuat solidaritas sosial, memperkuat peranan sosial, dan mempertahankan pembagian kerja. Dengan arti, bahwa banyak nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam aturan sekolah, sehingga siswa tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, dengan kata lain, hal tersebut dapat mengurangi kecenderungan terjadinya pelanggaran sosial. Siswa dididik untuk menjadi bagian dari masyarakat dengan peranan sosial, dan sekolah menyediakan struktur miniatur agar siswa dapat berkontribusi terhadap masyarakat. Terkait pembagian kerja, guru profesional akan mengarahkan dan meningkatkan skill siswa sesuai dengan potensinya.

Analisa Durkheim membantu bagaimana fungsi pendidikan dapat berjalan dengan baik, jika guru yang menjadi pengarah/nakhoda bagi siswa untuk menyelami realitas kehidupan, masih “abu-abu” dalam mengarahkan kemana anak didiknya kelak.

Penulis : MUHAMMAD IVAN (Mahasiswa Doktoral Kriminologi Universitas Indonesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here