OPINI | Dalih Pemerataan Dalam Sistem Zonasi PPDB

42

POTRETPENDIDIKAN.COM – Ide munculnya sistem zonasi dalam PPDB yakni Pemerataan Pendidikan. Yang saya ketahui Pemerataan pendidikan meliputi dua aspek penting yakni equality dan equity. Equality yaitu persamaan memiliki makna persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara akses pendidikan telah adil jika antar-kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Secara konsepsional konsep pemerataan itu yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Saya memahaminya bahwa Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Jika dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.

Penerapan Sistem Zonasi dalam PPDB sekarang ini, terkesan hanya untuk menghilangkan stigmatisasi sekolah Favorit dan Non Favorit (kesamaan dalam status sekolah), akan tetapi apakah sudah ada pemerataan dari segi sarana prasarana dan mutu guru? mungkin di kota-kota besar hal ini tidak jadi masalah, dari sisi fasilitas sekolah sudah cukup memadai, akan tetapi bagaimana dengan kondisi di kabupaten atau daerah terpencil yang kita ketahui sarana prasarana serta kuantitas dan kualitas guru masih kurang. Selain itu, apakah kuota daya tampung siswa dalam sekolah sudah dipertimbangkan dalam setiap zona, jangan sampai jumlah lulusan sekolah di suatu zona tidak sebanding dengan daya tampung siswa di sekolah jenjang berikutnya, sehingga menyebabkan siswa yg tidak diterima akan putus sekolah. Jika alasannya banyak sekolah swasta yang masih bisa menerima. Iya, bagi yang orang tua dari kalangan berkantong tebal, bisa memasukkan anaknya di sekolah swasta yang notabenenya berbiaya lumayan mahal.

Bagaimana dengan orang tua siswa yang tidak mampu, yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dengan harapan banyak bantuan dari pemerintah. Saya kira hal ini akan menyurutkan langkah siswa untuk mengenyam pendidikan ke jenjang berikutnya dan akan mempertinggi angka putus sekolah di suatu daerah.

Penulis : Asroni Paslah, Direktur Lembaga Kajian Pendidikan (LKiP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here