OPINI | Rektor dan Masa Depan Perguruan Tinggi

64

POTRETPENDIDIKAN.COM – Pendidikan tinggi sangat berperan dalam menyikapi arus globalisasi. Ia diharapkan dapat membentuk dan menghasilkan intelektualitas yang mampu bersaing dan bersanding dengan para intelektualitas produk pendidikan luar negeri.

Pendidikan Tinggi harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam peningkatan mutu pendidikan agar program pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas, berdedikasi tinggi dalam ilmu pengetahuan, beretika dan bermoral serta berakhlak mulia.

Efektifitas pelaksanaan tata kelola Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab rektor, direktur dan dekan. Dalam konteks tata kelola  dan sistem manajemen yang ditulangpunggungi dosen yang independen, sifat pemimpin perguruan tinggi perlu mengacu ke ciri-ciri supportive leader untuk menopang para pemimpin keilmuan atau dosen (scientist leaders). Dengan semakin tajamnya persaingan global, pemikiran efektifitas dan efisiensi tata kelola institusi pendidikan tinggi, seyogyanya para pemimpin universitas dapat meningkatkan efektifitas sistem manajemen sebagai support pada para dosen yang menjadi ujung tombak kemajuan perguruan tinggi, yang lebih menekankan pada pengembangan ilmu, hal ini tentu sangat berbeda dengan pimpinan universitas (rektor,dekan,direktur) yang lebih fokus pada manajemen sumberdaya (resource management).

Untuk situasi saat ini di Indonesia, kriteria ini dapat dikesampingkan dengan mudah karena proses pemilihan rektor atau dekan sering diwarnai dengan pertimbangan politis atau popularitas. Akibatnya terjadi politisasi universitas dalam pemilihan rektor dan politisasi dalam pemilihan dekan. Hal ini tentunya berdampak negatif karena akan terjadi black campaign, perusakan karakter, terjadinya blok-blok politik di kelompok dosen yang dapat menghancurkan sendi-sendi ilmiah dalam perguruan tinggi. Kampus harus netral dari kepentingan politik tetapi kenyataannya berpolitik.

Di berbagai belahan dunia, perguruan tinggi yang maju yang dipilih bukanlah pendekatan model pemilihan politik dengan asas demokratis. Yang dipergunakan adalah pendekatan model pemilihan CEO sebuah lembaga usaha. Dengan kata lain, pemilihan leader dilakukan dengan appointment. Dengan pemilihan rektor dan dekan berbasis appointment, maka harapan untuk mendapatkan pemimpin lembaga perguruan tinggi dan akademik yang supportive akan dapat menjadi lebih baik, bukan kontes korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Masalah lainnya adalah Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) sama-sama memiliki perguruan tinggi, kedua lembaga tersebut masih mempunyai campur tangan dalam pemilihan rektor. Untuk proses penentuan, keduanya memiliki aturan sendiri. Kemenag dalam pemilihan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengacu kepada PMA 68/2015 yang memberikan kewenangan kepada senat untuk memberikan penilaian secara kualitatif kepada calon rektor. Penilaian itu antara lain, mencakup integritas, kompetensi akademik, pengalaman dan kemampuan manajerial, leadership dan kerjasama calon rektor atau ketua. Hasil penilaian ini dikirim ke Kemenag untuk dilakukan seleksi oleh Komsel yang di bentuk oleh Menteri Agama. Komsel bertugas melakukan fit and propert test atas nama-nama yang dicalonkan oleh senat. Selanjutnya, Komsel menghasilkan tiga nama terbaik, lalu diserahkan kepada Menteri Agama untuk dipilih salah satunya. Artinya, penunjukkan rektor di PTKIN sepenuhnya wewenang Menteri Agama. Hal ini tak jarang menjadi polemik, bahkan sejumlah pihak menilai aturan tersebut menjadi salah satu faktor jual beli jabatan. Jika dibandingkan dengan Kemenristek Dikti, suara senat akademik dan menteri terbagi sebesar 65:35 persen. Pemilihan rektor khususnya di Kemeristek Dikti semua diserahkan kepada senat akademik yang melakukan proses pemilihan, menjaring tiga yang terbaik. Dari tiga di profiling di Kementerian, baru diadakan pemungutan suara senat akademik dengan menteri. Dimana menteri memiliki hak suara 35 persen.

Seperti yang dilansir kompasiana (16/03/19), Prof. Mahfud MD dalam wawancara CNN Indonesia mengatakan, bahwa ada ketidak beresan dalam penunjukan pejabat di Kementerian Agama. Salah satunya rektor Perguruan Tinggi Islam. Banyak terjadi, seseorang yang telah diberitakan menjadi rektor, di akhir menjelang pelantikan malah orang lain yang menjadi rektor. Membawa pemilihan rektor ke tangan menteri sama dengan menjerumuskan kampus dalam kancah politik yang lebih luas. Karena, siapa yang paling kuat lobi kepada menteri, paling dekat dengan menteri, satu organisasi, satu ormas atau satu partai politik dengan menteri, maka dialah yang paling berpeluang menjadi rektor. Sistem seperti ini menciptakan suburnya budaya lobi politik para dosen yang haus kekuasaan kepada menteri.  Rektor yang sepenuhnya diangkat oleh menteri, akan mementingkan kelompok atau aktor-aktor yang membantunya dalam lobi-lobi untuk meyakinkan menteri. Kejahatan sistem ini akan semakin sempurna jika menteri atau orang-orang disekitarnya menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini jelas bertentangan dengan adagium revolusi mental pemerintahan Presiden Jokowi dan Lima Budaya Kerja Kemenag, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.

Masa depan perguruan tinggi harusnya menjadi perbincangan utama menjelang pemilihan rektor. Persoalan yang juga jauh lebih penting untuk diperbincangkan elite kampus jelang pemilihan rektor, dimana posisi rangking kampus kita? Sanggupkah  para calon rektor menaikan kualitas posisi kampus di mata dunia? Bukan kasak kusuk tentang calon rektor yang di dukung menteri, pumya orang kuat di kementerian, satu ormas atau punya milyaran rupiah untuk mengguyur semuanya dan lain-lain. Inilah saat terbaik semua orang memikirkan kemaslahatan pendidikan kita yang sudah terpuruk jauh. Mencabut PMA 68/2015 dan mengembalikan fungsi senat menjadi jalan strategis. Pemilihan rektor dan dekan oleh senat membuat kekuasaan tersebar dan saling mengkoreksi satu sama lain. Seyogyanya pemilihan dekan kembali ke model senat agar mengurangi potensi korup rektor terkait. Kita memerlukan rektor yang berani menjaga marwah universitas, memiliki integritas, moral dan visioner.

Penulis : Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP. (Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN STS JAMBI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here