PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT; MURAH VS KUALITAS (?!)

54
Dr. M. Thoha B. Sampurna Jaya, M.S. (Dosen Magister Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung

potretpendidikan.com – Sesungguhnya makna hakiki dari “pendidikan” adalah proses pembudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Karena itulah, pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, pemerintah, dan masyarakat.

Secara kontekstual, batasan pendidikan lebih mengacu kepada pendidikan formal (baca : sekolah). Namun pengertian pendidikan keluarga dan pendidikan luar sekolah  (pendidikan informal dan pendidikan nonformal) tetap kita tempatkan pada posisinya sebagai bagian yang tak terpisah dari makna pendidikan itu sendiri.

Bila kita cermati, perlu 4 (empat) strategi dasar dalam mengadapi era globalisasi dan transparansi  saat ini; Yakni (1) pemerataan kesempatan, (2) relevansi, (3) peningkatan kualitas, dan (4) efisiensi. Pemerataan, tidak hanya kesempatan memperoleh pendidikan tetapi juga pemerataan kualitas. Oleh sebab itu, persamaan kesempatan (equality) tidak cukup, perlu dilengkapi keterjangkauan (accessibility) dan keadilan (equity). Relevansi  tidak hanya untuk kebutuan pembangunan, tetapi juga kebutuhan peserta didik dan keluarga. Kualitas, bukan hanya hasil (output) tetapi juga proses yang lebih demokratis. Sedangkan efisiensi, diperlukan karena terkait dengan profesional, kontekstual, kematangan (maturity) dan memiliki nilai tambah.

Mengacu keempat strategi dasar tersebut,  bagaimana format pendidikan yang berpihak kepada rakyat ? dan bagaimana pula  makna dari pendidikan murah tetapi berkualitas (?!).

Pendidikan yang Berpihak kepada Rakyat = Murah (?!)

Pengertian murah harus kita kaji secara jernih dan hati-hati. Apakah pengertian murah tersebut dilihat dari biaya yang dikeluarkan pertahun ajaran atau pengertian murah tersebut dilihat dari “masa tunggu”  antara selesainya mengikuti pendidikan dengan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan. Kata “murah” sangat relatif dan situasional. Hal ini sangat berbeda dengan kata “kualitas” yang  absolut dan objektif.

Peran pimpinan lembaga pendidikan (Kepala Sekolah) dan staf serta Komite Sekolah harus “proaktif” untuk mengambil peran, tidak hanya menunggu instruksi dari atasannya. Penyusunan program pendidikan bermutu harus dirancang bersama-sama, dengan tanpa melanggar rambu-rambu yang telah ada.  Prinsip keadilan (equity) dalam suatu lingkungan lembaga pendidikan merupakan azas yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh : biaya dan beban pendidikan harus adil (apakah adil biaya yang dikeluarkan seorang anak pengusaha atau pejabat sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh seorang anak buruh tani atau pedagang asongan ?). Oleh sebab itu, perlu dirancang “aturan main” secara bersama untuk sesama sehingga format pendidikan yang ada tersebut dapat menggambarkan wajah yang berpihak kepada rakyat.

Prasyarat Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sebetulnya ada 3 (tiga) prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tetap berpihak kepada rakyat. Pertama, kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan sekitar 20% dari APBN maupun APBD. Suatu yang “utopia” terwujudnya sumberdaya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing tinggi bila tidak didukung oleh anggaran pendidikan yang cukup tinggi pula. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk men”support” kegiatan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan secara nyata dan berkelanjutan.

Kedua, peran anggota legislatif yang bersama-sama pemerintah untuk berkehendak berjuang dan menetapkan pendidikan sebagai “prioritas utama” dalam pembangunan. Dalam era otonomi dan desentraliasi saat ini, merupakan momentum yang sangat strategis untuk mewujudkan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang  telah diamanden. Selain itu, memberikan kemudahan dan bantuan untuk memperbanyak dan memperluas jenjang pendidikan menengah kejuruan dan vokasional yang langsung bersentuhan dengan tenaga kerja dan pangsa pasar.

Ketiga,  keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu indikator menurunnya moral bangsa adalah korupsi yang semakin menggurita dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Korupsi telah menjalar kesemua lini dan sektor, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam kehidupan masyarakat biasa. Hendaknya korupsi dilihat sebagai suatu virus atau jenis penyakit yang sangat berbahaya, melebihi aids/HIV atau narkoba yang harus diberantas sampai keakar-akarnya secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Era keterbukaan dan semakin mengglobalnya sisi-sisi kehidupan pada abad 21 ini, peserta didik akan mengetahui bahwa untuk memasuki dunia kerja dan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks  dan kompetitif, bekal keterampilan intelektual yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tidak mencukupi, kecuali dilengkapi dengan daya kreativitas dan keterampilan sosial lainnya. Inilah sesungguhnya makna dari Kurikulum tahun 2013 (Kurtilas).

Kendala dan Potensi serta Arah Pendidikan

Kendala yang muncul, selalu “klise dan sekaligus klasik” antara lain : (1) ketidakrelevansian hasil-hasik pendidikan, (2) ketidakseimbangan jumlah peserta didik dan fasilitas pendidikan dilihat dari satuan, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan (3) kurangnya efisiensi dan efektivitas  proses dan hasil pendidikan, dan (4)  masih terbatasnya kualitas guru yang profesional.

Perubahan dan pengembangan kurikulum saat ini, yang kita sebut Kurikulum 13  terkesan adanya tarik-menarik dari dua pendekatan. Disatu pihak, pengertian dan tujuan pendidikan disusun atas dasar interpretasi tentang peran sekolah dalam masyarakat yang memprioritaskan manfaatnya bagi bangsa dan negara. Pendidikan sekolah dipandang sebagai “instrumen nasional” sebagai alat dan tujuan nasional guna menghasilkan tenaga-tenaga manusia (man power) dalam persaingan bebas dunia internasional; pandangan ini tak dapat dihindari juga suatu keharusan.

Dipihak lain,  pendekatan berdasarkan cita-cita klasik yang pernah diucapkan oleh Comenius (1592-1670) dalam bukunya “The Great Dedactica” yang berbunyi :

“keinginan kita yang pertama adalah semua orang hendaknya dididik sepenunya untuk mencapai kemanusiaan yang lengkap, bukan sembarang orang, bukan beberapa orang, dan bahkan buka banyak orang, melainkan semua orang, bersama-sama, kaya-miskin, bangsawan-non bangsawan, tua-muda, pria-wanita. Secara ringkas, seluruh umat manusia memperoleh pendidikan. Keinginan kita yang kedua adalah setiap orang hendaknya dididik secara paripurna, tidak anya dalam “satu perkara” atau dalam banyak hal, akan tetapi dalam hal yang menyempurnakan sifat manusia”.

Hal ini dipertegas oleh Robert H.Hutchins (1968) yang dikutip dari buku “The Learning Society : …education is concerened with the real value of life with helping men…to life wisely and agreebly and well. The special role of educational institution would seem to be liberal, to be countinously open to those who want to use their minds in some systimatic way or to lay the foundations for doing so”

Dari pendekatan ini, pendidikan merupakan pengembangan semua orang melalui pengembangan  kecerdasan intelektual. Tujuannya bukan hanya  tenaga manusia (man power) melainkan manusia yang manusiawi (man hood).

Menyadari  kendala dan potensi  pendidikan yang kita miliki saat ini, maka arah pendidikan untuk mewujudkan mayarakat Indonesia baru pada abad ke 21 ini, adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan /atau profesional guna memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan lokal maupun memenuhi kebutuhan kemanusiaan lainnya.

Penutup

Format pendidkan yang berpihak kepada rakyat haruslah berkualitas dan bermakna “murah” dalam artian relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pangsa pasar yang memiliki wajah keadilan (equity), antara lain dengan format “subsidi ” antara peserta didik yang kaya kepada yang miskin.

Pendidikan yang berkualitas (mutu) dan berpihak kepada rakyat bermakna masa tunggu yang singkat antara penyelesaian pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia dengan dukungan dari semua pihak, termasuk dunia usaha/pihak swasta. Dilain pihak perluasan dan memperbanyak jenjang pendidikan menengah kejuruan dan atau vokasional atas dasar bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pihak pemerintah.

Untuk itu, diperlukan anggaran pendidikan yang cukup tinggi,  perjuangan wakil rakyat di legislatif dan tingginya kepedulian pihak eksekutif (baca : pemerintah) untuk memprioritaskan pembangunan pendidikan, serta pemberantasan korupsi secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan dan tak kalah pentingnya peningkatan kesejahteraan guru menjadi skala prioritas.

Era indutri 4.0 saat ini, kurikulum berbasis global akan mewujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual,  kecerdasan emosional, juga memiliki kemampuan yang profesional serta kecerdasan sosial yang didukung oleh daya kreativitas yang tinggi.

 

Penulis : Dr. M. Thoha B. Sampurna Jaya, M.S.

Dosen Magister Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here