RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Diminta Jangan Hilangkan Ciri Khas Pesantren

78
Pondok Pesantren (Ponpes) mengapresiasi adanya pengakuan pendidikan pesantren lewat RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. (Foto ilustrasi)

POTRETPENDIDIKAN.COM – Pondok Pesantren (Ponpes) memyambut baik dengan adanya pengakuan pendidikan pesantren lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Akan tetapi, mereka berharap bahwa RUU ini tidak menghilangkan ciri khas setiap ponpes dan ponpes tetap independen dalam menentukan kurikukulumnya.

Sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, Ustadz Dahlan Ridwan dalam Rapat DengarĀ  Pendapat (RDP) bersama Forum Pesantren dan Perwakilan Pesantren Wilayah Indonesia di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Kami berharap RUU ini dapat menjaga ciri khas, kultur, dan indepedensi pesantren. Dapat dikatakan bahwa ponpes kami merupakan ponpes yang masih menanamkan nilai-nilai tradisional, dan kami merasa ini merupakan ciri khas kami,” ujar Dahlan.

Dahlan meminta, agar pemerintah tidak menyeragamkan pesantren di mana penyelenggaraan pendidikan di suatu pesantren harus sama dengan pesantren lainnya. Mereka ingin keberagaman itu menjadi bagian dari tata kelola pesantren yang ada di Indonesia.

“Ibarat pohon, ada ranting, daun, bunga dan lain-lain. Jangan seperti merawat rumah yang mencopot, mengganti, atau mewarnai. Kami memastikan pohon ini disirami sehingga pohon pesantren ini bisa hidup dan terus berkembang,” tuturnya.

Selaras perwakilan Ponpes Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, Ustadz Agus Budiman memaparkan bahwa pendidikan pesantren di Indonesia sangat unik dan khas. Pihaknya berharap bahwa RUU ini bisa menambah jaringan santri sampai ke skala internasional.

“Dari luar negri di Pondok Pesantren kami kurang lebih ada 700 orang,” terangnya.

Ustadz Agus menambahkan, mereka berharap agar RUU ini bisa merekognisi apa yang telah ada di dalam pesantren, contohnya tahun ajaran yang menjadi kekhasan setiap pesantren. Juga dalam sistem jenjang pendidikan.

Di Ponpes Modern Darussalam Gontor kata dia, jenjang Tsanawiyah dan Aliyah (SMP dan SMA) itu dilaksanakan secara berkesinambungan selama 6 tahun. “Maksud kami kekhasan seperti ini mohon agar menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Kemudian, Perwakilan Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Ustadz Nurhanan memberikan masukan bahwa UU ini nantinya jangan sampai mengubah independensi pesantren menjadi lemah dalam hal keberagaman pendidikan di pesantren.

“Pesantren memiliki otonomi untuk menentukan kurikukum sendiri,” kata Nurhanan.

Nurhanan menambahkan, di masing-masing pesantren ini beragam jenis pendidikannya. Ada pesantren yang dalam pendidikannya menggunakan model umum dan formal, dan ada juga yang sistem pendidikannya muadalah.

“Pendidikan umum dimulai dari SD sampai Perguruan Tinggi atau Madrasah sampai Perguruan Tinggi, di pesantren kami menerapkan model muadalah,” jelasnya.

Selain itu ustadz Nurhanan menambahkan, untuk pendidikan pesantren non formal ini pihaknya meminta agar ijazahnya diakui dan dapat disamakan dengan lembaga pendidikan formal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here