Sri Mulyani Kritik Anggaran Pendidikan 20% Hasilnya Tak Maksimal

92

potretpendidikan.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik hasil alokasi anggaran pendidikan sebesarĀ  20 persen dari total APBN tidak maksimal. Selama 10 tahun terakhir alokasi anggaran pendidikan setiap tahun jumlahnya meningkat terus.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat menjadi pembicara di acara Seminar Nasional Transformasi Ekonomi Untuk Indonesia Maju di Hotel Borobudur Jakarta, Jum’at (9/8/2019).

“Saat ini hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN, namun hasilnya tidak seperti di Vietnam. Dari berbagai macam tes yang kita dapatkan tidak memuaskan seperti yang kita harapkan” ujarnya.

Menteri kelahiran Tanjung KarangĀ  itu menilai, perlu adanya perbaikan dalam penggunaan alokasi dana pendidikan. Hal ini sangat penting agar hasil yang kita dapatkan lebih baik.

Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan 20 persen akan tetap dikucurkan oleh pemerintah karena merupakan amanat undang-undang.

Anggaran tetap akan dialokasikan namun bagaimana cara kita menggunakan (harus diubah),” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan anggaran pendidikan belum mampu berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia pun mengaku sempat menegur Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kualitas pendidikan Indonesia berdasarkan PISA (Programme for International Student Assesment) Test, kata Sri Mulyani kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam. Padahal, posisi alokasi anggarannya sama-sama 20% dari total APBN.

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 492 triliun, anggaran bidang kesehatan Rp 123 triliun, dan juga berbagai kebijakan yang menyangkut SDM, apakah menyangkut dana desa dan dari kementerian lembaga lain.

Selama ini, Sri Mulyani mengatakan penggunaan dana pendidikan banyak tersebar ke beberapa pos, seperti guru, sertifikasi, hingga operasional sekolah yang tersentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Salah satu evaluasi, kata Sri Mulyani dilakukan dengan adanya fokus peningkatan kualitas SDM oleh Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan di periode kedua sebagai Kepala Negara.

Sehingga, sasaran pengalokasian dana pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN bisa dimanfaatkan untuk yang umun maupun khusus seperti vokasional.

Saat ini, ucapnya, Indonesia memiliki permasalahan di bidang sumberdaya manusia. Jumlah pekerja melimpah namun pendidikannya relatif rendah.

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah juga menjadi tantangan perbaikan tingkat SDM di Indonesia.

“Dari sisi desentralisasi, mulai PAUD, SD, SMP dan SMA itu (kewenangan) ada di level kabupaten/kota provinsi. Bagimana bisa menyinkronkan antara kewenangan itu di daerah dengan kualitas yang harus relatif seragam,” kata dia. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here