Sudah Merdekakah Pendidikan Kita?

47
Dr. Sri Rahmi, MA. (Dosen UIN Ar Raniry Banda Aceh)

potretpendidikan.com – Bulan ini tepat 74 tahun Indonesia merdeka. Sudah cukup tua jika diibaratkan umur manusia. Tapi apakah seluruh Indonesia ikut merasakan kemerdekaan itu? Atau kemerdekaan saat ini hanya serentetan seremonial dan euforia belaka? Apa hakikat sebuah kemerdekaan?

Jika berbicara pendidikan sebagai pondasi sebuah negara, benarkah pendidikan kita sudah merdeka yang sebenarnya? Atau hanya kemerdekaan “semu” yang kita rayakan setiap tahunnya? Dengan hitungan umur yang sudah tidak muda lagi, terlihat pendidikan negara kita belum menemukan wujud yang jelas dan selalu dalam keadaan uji coba.

Begitu memasuki awal Agustus, kita selalu disuguhi oleh pemandangan penuh suka cita di sudut kota sampai ke pelosok desa. Pedagang bendera merah putih hampir sepanjang jalan protokol bahkan sampai ke ujung jalan desa dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Kantor dan rumah-rumah seantero Indonesia raya diminta mengibarkan bendera dan umbul-umbul warna warni pertanda hari kemerdekaan telah tiba.

Belum lagi berbagai bentuk perayaan dan permainan rakyat yang telah dipersiapkan setiap desa, lembaga pendidikan dan berbagai instansi pemerintah serta swasta lainnya. Pelaksanaan karnaval, pawai dan berbagai hiburan lainnya dilakukan di banyak tempat. Doorprice yang menggiurkan juga disediakan pada acara panjat pinang yang merupakan kegiatan wajib di 17-an.

Pastinya nominal rupiah yang dikeluarkan dalam melaksanakan serentetan agenda 17-an bukan sedikit. Lalu, apakah manfaatnya dihabiskan uang untuk itu semua? Atau 17-an hanya menjadi ajang menghabiskan duit negara saja. Pertanyaan yang menggelitik hati dan pikiran adalah, apakah itu kemerdekaan? Apakah setelah Agustus berlalu kita akan bahagia sebagaimana dirasakan setiap orang yang merasa merdeka? Bagaimana sebenarnya kemerdekaan yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan?

Karut marut pendidikan

Berbicara pendidikan sebagai suplemen penting bagi anak bangsa, ada perasaan miris yang menghinggapi sanubari kita. Bagaimana bisa kuat dan stabil sebuah negara jika pendidikan negara tersebut masih belum menemukan jati dirinya. Lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan agama maupun pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi merupakan “pabrik” tempat melahirkan sumber daya manusia ke depan. Rusak dan bahkan hilangnya peradaban suatu negara akan dimulai dari melemahnya sumber daya manusia yang ada di negara tersebut.

Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Namun, faktanya harus diakui bahwa sampai saat ini pendidikan kita masih penuh dengan berbagai permasalahan. Belum meratanya pendidikan yang bagus dan berkualitas di seluruh Indonesia memunculkan problem besar saat sistem zonasi diterapkan. Selain itu masih sangat banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena keterbatasan dana atau transportasi menuju sekolah. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa atau dipaksa mencari nafkah di jalanan pada jam sekolah.

Pendidikan karakter yang mulai diterapkan di Indonesia beberapa tahun lalu, bahkan telah masuk dalam kurikulum juga masih dianggap gagal. Hal ini terbukti masih banyaknya dekadensi moral di kalangan anak usia sekolah. Model sekolah berasrama yang tidak aman bagi anak ataupun program full day yang belum ramah anak masih menghantui negara ini. Anak masih terkesan “dipenjara” sambil menunggu orangtuanya pulang kerja dan menjemput mereka. Ekstrakulikuler yang ada di sekolah juga belum benar-benar mencerminkan bakat minat anak. Malah banyak sekolah yang meminta anak untuk memilih ekstrakulikuler yang telah ditetapkan sekolah tanpa peduli apakah itu sesuai atau tidak dengan bakat minat si anak.

Bagi tenaga pendidik, baik itu dosen, guru, ustaz/zah sampai sekarang belum tuntas masalah kesejahteraan mereka. Banyak dari mereka yang masih bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan sehingga tugas utama sebagai pendidik menjadi tidak maksimal. Bahkan untuk tenaga honorer atau kontrak, nasib mereka lebih parah lagi, gaji masih jauh di bawah upah minimum yang diterima buruh-buruh pabrik di perusahaan-prusahaan besar. Padahal meskipun berstatus honorer atau kontrak, tapi mereka dengan serius dan penuh kesungguhan mentransfer ilmu yang mereka miliki kepada siswa/ mahasiswanya.

Dan yang terbaru saat ini muncul di negara kita adalah untuk menjadi pimpinan di lembaga pendidikan, baik itu kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi ditentukan dengan deal-deal tertentu, bukan karena kompetensi atau keahlian yang dimiliki calon pemimpin lembaga pendidikan tersebut. Parahnya lagi, masuknya nuansa politik dalam kultur lembaga pendidikan kita yang mengubah civitas akademika menjadi civitas politika. Persaingan-persaingan tidak sehat mulai muncul di lembaga pendidikan.

Saling sikut yang dulunya hanya kita tahu ada di ranah politik, kini mulai menjalar ke dalam dunia pendidikan bahkan dengan cara terang-terangan. Lalu, jika ini semua yang terjadi, benarkan sudah merdeka pendidikan kita? Atau jangan-jangan pendidikan kita masih terbelenggu dan belum bebas berekspresi sebagaimana layaknya seseorang yang sudah merdeka. Sudah saatnya negara hadir untuk menyelesaikan segala macam karut marut pendidikan di negara ini.

Kemerdekaan Pendidikan

Hari kemerdekaan merupakan momen paling bersejarah dan terpenting bagi suatu negara, termasuk juga Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang keras para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Banyak cara yang dilakukan rakyat Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan, namun perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan seharusnya tidak hanya diperingati setahun sekali dengan perayaan-perayaan seremonial.

Perjuangan tersebut harus dimaknai, diisi, dan dilanjutkan oleh pemerintah, generasi muda, dan seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia hendaknya mengambil peran yang penting dalam membantu pemerintah mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam segala hal, terutama masalah pendidikan. Jika kita menghendaki kemerdekaan yang hakiki dalam dunia pendidikan, maka hendaknya pemerintah membebaskan dunia pendidikan dari berbagai kepentingan, apalagi kepentingan yang bermuatan politik.

Jauhkan intervensi-intervensi yang dapat melemahkan posisi lembaga pendidikan. Biarkan lembaga pendidikan menjadi tempat yang paling bersih dan bebas kepentingan apapun, sehingga lembaga pendidikan benar-benar mampu menjadi wadah mendidik generasi emas yang nantinya akan mengharumkan negara Indonesia di kancah dunia. Pemerintah hendaknya memberi suport nyata dan melengkapi segala kebutuhan lembaga pendidikan. Beri kesejahteraan yang membuat tenaga pendidik merasakan kecintaan negara terhadap mereka.

Alokasikan dana secara serius bagi pengembangan sumber daya manusia, baik berupa beasiswa yang tepat sasaran atau memfasilitasi anak-anak negeri melakukan research yang hasilnya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Permudah sistem administrasi bagi seluruh lembaga pendidikan namunĀ  tetap berpedoman pada konsep mutu.

Pemerintah hendaknya mengimplementasikan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya ke dalam hak-hak rakyat dengan menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan sebagaimana tergambar di atas. Negara ini adalah milik bersama. Negara ini adalah warisan dari pejuang yang harus kita jaga bersama menuju negara yang cerdas dan diperhitungkan oleh dunia. Dirgahayu RI yang ke-74!

Penulis : Dr. Sri Rahmi, MA. (Dosen UIN Ar Raniry)

Ketua Asosiasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam Se-Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here